Alasan Ekonomi Airlangga Hartarto Dukung Prabowo Subianto jadi Capres 2024
Dia menilai Prabowo dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi.
Tanggapan Airlangga Hartarto soal kabar RK maju Pilgub Jakarta mendatang.
Read MoreMKGR reminds that there are rules in the Golkar Party.
Read MoreJokowi's joke when asked about the issue of joining Golkar Party.
Read MoreThe budget for free lunch Prabowo-Gibran Rp15 thousand per child, not including milk.
Read MoreMinister Airlangga Hartarto emphasizes that there are no social assistance programs from the presidential and vice-presidential candidates
Read MoreThe government plans to provide a 10% Corporate Income Tax incentive following a certain increase in entertainment tax.
Read MoreDia menilai Prabowo dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi.
Airlangga diperiksa 12 jam. Dia menjawab 46 pertanyaan.
Airlangga dan para member terlihat kompak berpose finger heart ala Korea
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target pembelian mobil listrik pada tahun 2025 mencapai 400.000 unit.
Kebijakan penghapusan pajak kendaraan listrik menurut Airlangga perlu dilakukan agar produsen tidak kabur ke negeri Gajah Putih, Thailand.
Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan bilateral di bidang ekonomi yang telah terjalin dengan baik. Tercatat nilai perdagangan Indonesia-Arab Saudi sebesar US$5,5 miliar pada tahun 2021.
Nadiem adalah salah satu pendiri Gojek yang sekarang sudah merger dengan Tokopedia menjadi GoTo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bantuan tunai sebesar Rp600 ribu ini akan segera disalurkan pada Februari 2022.
Simak di sini panduan pendataran kartu Prakerja.
Pemerintah siapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 mencapai Rp451 triliun, ini penjelasan lengkap Menko Airlangga terkait penggunaan anggaran tersebut.
Selama pandemi covid 19, Menko Airlangga mengungkapkan PSN yang telah selesai mampu ciptakan 11 tenaga kerja baru di seluruh wilayah Indonesia.
MK memutuskan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap selama tidak dilakukan perbaikan.